Inews Kuala Pembuang – Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan 56 Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG) buntut berulangnya kasus keracunan massal akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Keputusan ini diambil setelah ratusan siswa di berbagai daerah dilaporkan mengalami mual, muntah, hingga harus mendapat perawatan medis usai mengonsumsi makanan dari program tersebut.
Langkah Tegas BGN
Kepala BGN, Dr. Ratna Lestari, menegaskan bahwa keputusan penonaktifan sementara ini dilakukan demi menjamin keselamatan penerima manfaat, khususnya para siswa.
“BGN tidak akan menoleransi kelalaian yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. Untuk itu, kami menonaktifkan 56 SPPG yang terindikasi bermasalah dalam proses penyediaan makanan bergizi,” ujar Ratna dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (13/9/2025).
Menurutnya, evaluasi menyeluruh sedang dilakukan, termasuk audit dapur produksi, sumber bahan baku, serta proses distribusi makanan.
Kasus Keracunan Berulang
Dalam dua bulan terakhir, kasus keracunan makanan MBG tercatat terjadi di sejumlah wilayah, seperti Tarakan, Bandung Barat, hingga Mamuju. Pola yang sama terlihat, di mana siswa mengalami gejala keracunan setelah menyantap menu MBG di sekolah.
“Kejadian ini jelas menggerus kepercayaan publik terhadap program pemerintah. Padahal, MBG dirancang untuk mendukung tumbuh kembang generasi muda,” kata Ratna.
Baca juga: KPK sita dokumen dari penggeledahan rumah Gubernur Kalbar Ria Norsan
Sanksi dan Evaluasi Ketat
Penonaktifan SPPG dinilai sebagai langkah darurat agar kejadian serupa tidak kembali terulang. BGN juga bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Kementerian Kesehatan untuk melakukan pengujian laboratorium terhadap sampel makanan dari SPPG yang dinonaktifkan.
“Jika terbukti ada unsur kelalaian atau pelanggaran standar, bukan hanya pencabutan izin, tetapi juga proses hukum bisa ditempuh,” tegas Ratna.
Dampak ke Lapangan
Nonaktifnya puluhan SPPG membuat distribusi makanan MBG di beberapa sekolah sempat terhenti. Namun, BGN memastikan akan segera menunjuk penyedia baru yang lebih kredibel dan memenuhi standar higienitas.
“Kami tidak ingin anak-anak sekolah menjadi korban. Karena itu, penggantian SPPG akan dilakukan secepat mungkin agar program tetap berjalan tanpa mengorbankan kualitas,” jelas Ratna.
Seruan Presiden
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya sudah memberikan instruksi keras agar BGN mengevaluasi total program MBG menyusul maraknya kasus keracunan. Presiden menekankan bahwa kesehatan anak-anak adalah prioritas utama dan meminta adanya transparansi kepada publik.
“Jangan main-main dengan keselamatan generasi penerus bangsa. Jika ada yang tidak profesional, segera ganti,” kata Presiden dalam arahannya.
Harapan Masyarakat
Masyarakat berharap BGN tidak hanya menghukum, tetapi juga memperbaiki sistem pengawasan. Orang tua siswa mendesak adanya uji kualitas makanan sebelum dibagikan.
“Kami setuju ada program makan gratis, tapi harus ada jaminan mutu. Jangan sampai anak-anak kami jadi korban lagi,” ungkap Lina, salah satu wali murid di Tarakan.
