Kuala Pembuang – Kasus meninggalnya seorang prajurit TNI di Nusa Tenggara Timur (NTT) terus menjadi perhatian publik. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad), Brigjen TNI Kristomei Sianturi, mengungkapkan bahwa hingga saat ini sebanyak 24 orang telah diperiksa untuk dimintai keterangan terkait peristiwa tersebut.
Pemeriksaan dilakukan oleh tim gabungan dari Detasemen Polisi Militer (Denpom) setempat, dibantu penyidik Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Puspomad). Proses ini mencakup pengambilan keterangan saksi-saksi, analisis rekaman CCTV, hingga pemeriksaan barang bukti di lokasi kejadian.
“Kami memastikan bahwa seluruh proses penyelidikan dilakukan secara transparan, profesional, dan sesuai prosedur hukum militer yang berlaku,” kata Brigjen Kristomei dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu
Baca juga: Pemkab Katingan Sambut Peserta Diklat Paskibraka 2025 dengan Tradisi Tantingan dan Tampung Tawar
Kronologi Singkat Kejadian
Menurut informasi sementara, prajurit tersebut ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di salah satu markas TNI di wilayah NTT beberapa hari lalu. Penyebab kematian masih dalam penyelidikan, dan pihak TNI belum memberikan kesimpulan resmi karena menunggu hasil autopsi dari tim forensik.
Pendekatan Hukum yang Tegas
Kadispenad menegaskan bahwa TNI berkomitmen menuntaskan kasus ini tanpa ada yang ditutupi. Jika ditemukan unsur pidana, maka pihak yang terlibat akan diproses sesuai ketentuan hukum militer, bahkan bisa dilanjutkan ke peradilan umum bila memenuhi unsur tertentu.
“Tidak ada toleransi terhadap pelanggaran yang mencederai nama baik TNI. Semua prajurit yang terbukti bersalah akan menerima sanksi tegas,” tegasnya.
Keterlibatan Keluarga dan Pendampingan Hukum
Pihak TNI juga memastikan keluarga korban mendapatkan pendampingan penuh, baik secara hukum maupun dukungan psikologis. Komunikasi intensif terus dilakukan agar keluarga mendapatkan perkembangan terbaru mengenai proses penyelidikan.
Harapan untuk Kejelasan
Kasus ini diharapkan segera terungkap agar tidak memunculkan spekulasi di masyarakat. TNI juga mengimbau publik untuk menunggu hasil resmi penyelidikan dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
