Inews Kuala Pembuang — Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan bahwa pihaknya telah mengeluarkan surat pencegahan ke luar negeri terhadap lima orang yang diduga memiliki keterlibatan dalam kasus dugaan tindak pidana di lingkungan perpajakan. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penyidik untuk mempercepat proses penanganan perkara dan memastikan para pihak yang berkaitan tetap berada di dalam negeri.
Lima Orang Dicegah, Identitas Belum Diungkap
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung membenarkan bahwa surat cegah telah diterbitkan, namun belum merinci identitas kelima orang tersebut. Menurutnya, pencegahan dilakukan berdasarkan kebutuhan penyidikan dan keyakinan penyidik bahwa mereka memegang informasi penting terkait dugaan penyimpangan dalam pengelolaan pajak.
“Benar, ada lima orang yang saat ini kami cegah agar tidak bepergian ke luar negeri. Pencegahan ini penting untuk memastikan proses penyidikan berjalan lancar,” ujarnya dalam keterangan resmi.
Pencegahan Berlaku Enam Bulan
Kejagung menjelaskan bahwa masa pencegahan berlaku selama enam bulan dan dapat diperpanjang apabila proses penyidikan belum tuntas. Langkah ini merupakan prosedur umum dalam penanganan perkara yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Pencegahan ke luar negeri juga menjadi strategi penyidik untuk mencegah para pihak menghilangkan barang bukti, mempengaruhi saksi, atau menghindar dari panggilan pemeriksaan.
Bagian dari Penelusuran Kasus Pajak Bernilai Besar
Kasus yang sedang diselidiki Kejagung ini diduga berkaitan dengan manipulasi dan rekayasa administrasi perpajakan, yang berpotensi menyebabkan kerugian negara dalam jumlah signifikan. Meski belum dijelaskan rinci mengenai perkara inti, penyidik terus mendalami aliran dana, rekam jejak transaksi, serta kemungkinan keterlibatan pihak swasta maupun pegawai negeri tertentu.
Beberapa sumber menyebutkan bahwa riwayat komunikasi dan dokumen perpajakan tengah diverifikasi secara intensif untuk memastikan tidak ada data yang dihilangkan.
Baca juga: Pertamina temukan cadangan migas sebesar 724 juta barel
Koordinasi dengan Kemenkumham
Untuk menerapkan pencegahan, Kejagung bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Dengan demikian, kelima orang tersebut tidak dapat melewati pos pemeriksaan imigrasi selama masa pencegahan berlangsung.
Kejagung menegaskan bahwa tindakan ini bukan berarti mereka telah berstatus tersangka, namun merupakan langkah antisipatif demi kepentingan penyidikan.
Komitmen Kejagung Berantas Korupsi di Sektor Pajak
Kasus perpajakan kembali menjadi sorotan publik setelah beberapa waktu belakangan muncul dugaan penyimpangan di sektor penerimaan negara tersebut. Kejagung menyatakan komitmennya untuk menuntaskan kasus-kasus yang merugikan negara, terutama yang melibatkan aparatur atau pihak-pihak yang mengelola kewajiban publik.
Kejagung memastikan proses pemeriksaan akan dilakukan secara profesional, transparan, dan bebas intervensi.
