Inews Kuala Pembuang — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bahwa proses pembebasan Ira Puspadewi, terpidana dalam kasus korupsi yang masa hukumannya segera berakhir, akan dilakukan dengan cepat dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kepastian tersebut disampaikan setelah beredar kabar bahwa proses administrasi pembebasan Ira membutuhkan waktu panjang.
Proses Administrasi Dipastikan Tidak Berlarut-Larut
Juru Bicara KPK menyebutkan bahwa lembaganya berkomitmen menjalankan setiap prosedur pembebasan secara transparan dan efisien. Menurutnya, penahanan seseorang harus berdasarkan dasar hukum yang jelas, sehingga ketika masa pidana selesai, proses pembebasan tidak boleh mengalami hambatan yang tidak diperlukan.
“KPK memastikan tidak ada penundaan yang tidak berdasar. Jika syarat pembebasan terpenuhi dan masa hukuman telah selesai, maka prosesnya akan segera dipenuhi,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa koordinasi dengan lembaga pemasyarakatan serta aparat penegak hukum terkait sudah berjalan dan hanya menunggu beberapa penyelesaian administratif.
Hak Setiap Narapidana Tetap Dijamin
KPK menegaskan bahwa setiap narapidana, termasuk Ira Puspadewi, tetap memiliki hak yang dilindungi hukum, termasuk hak untuk dibebaskan tepat waktu. Meski begitu, pihak KPK tetap memastikan bahwa seluruh prosedur telah dipenuhi, mulai dari penetapan masa hukuman, hak remisi jika ada, hingga aturan teknis pembebasan bersyarat.
“Semua mekanisme kami pastikan sesuai aturan, tidak bisa dipercepat tanpa dasar, dan tidak boleh diperlambat tanpa alasan. Prinsipnya, hak narapidana harus dihormati,” kata pejabat KPK lainnya.
Baca juga: Purbaya beri tenggat waktu setahun untuk Bea Cukai perbaiki kinerja
Koordinasi Lintas Lembaga Sudah Dijalankan
Dalam proses pembebasan terpidana, KPK harus berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, Lembaga Pemasyarakatan, dan Kejaksaan. Menurut KPK, koordinasi tersebut telah berlangsung lancar dan tidak ditemukan kendala berarti yang dapat menghambat proses.
Sumber internal menyebutkan bahwa pihak lapas telah menyiapkan data dan dokumen yang diperlukan, sementara KPK melakukan verifikasi akhir terhadap aspek hukum pelaksanaan putusan.
Publik Diminta Percaya pada Prosedur yang Berlaku
KPK juga meminta masyarakat tidak berspekulasi terkait isu yang berkembang di media sosial mengenai kemungkinan adanya perlakuan khusus atau hambatan yang disengaja dalam pembebasan Ira Puspadewi. Lembaga antirasuah itu memastikan bahwa semua proses dilakukan setara tanpa intervensi.
“Tidak ada perlakuan istimewa, semua sama di mata hukum. Publik bisa memantau dan kami siap menjelaskan setiap tahapan bila diperlukan,” tegasnya.
Dengan penegasan ini, KPK berharap tidak ada lagi kesimpangsiuran informasi terkait status pembebasan Ira Puspadewi. Proses diperkirakan akan segera rampung begitu seluruh dokumen administratif selesai diverifikasi dan disahkan.
