Inews Kuala Pembuang – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah dinas Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, pada Jumat (13/9/2025). Dari penggeledahan tersebut, tim penyidik KPK menyita sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara korupsi yang tengah diselidiki lembaga antirasuah itu.
Rangkaian Penggeledahan
Penggeledahan berlangsung sejak pagi hingga siang hari dengan penjagaan ketat aparat kepolisian. Tim penyidik KPK terlihat membawa beberapa koper berisi dokumen dan barang bukti setelah melakukan pemeriksaan di sejumlah ruangan.
Juru Bicara KPK, Ali Fikri, membenarkan adanya kegiatan tersebut. Ia menyebutkan bahwa penggeledahan dilakukan sebagai tindak lanjut dari proses penyidikan yang saat ini sedang berjalan. “Benar, ada kegiatan penggeledahan di Pontianak. Dari lokasi tersebut, penyidik menemukan dan menyita dokumen penting yang diduga terkait perkara,” ujar Ali.
Fokus pada Dokumen Keuangan dan Proyek
Meski tidak merinci perkara yang sedang diselidiki, sumber internal menyebutkan bahwa dokumen yang disita berkaitan dengan catatan keuangan dan sejumlah proyek strategis pemerintah provinsi. Penyidik diduga tengah menelusuri adanya aliran dana tidak sah dalam proyek pembangunan infrastruktur dan pengadaan barang serta jasa.
KPK menegaskan bahwa barang bukti tersebut akan dianalisis lebih lanjut untuk memperkuat konstruksi perkara. “Dokumen yang diamankan akan dipelajari tim penyidik untuk memperjelas dugaan keterlibatan pihak-pihak tertentu,” tambah Ali.
Baca juga: UMPR-perusahaan swasta di Kalteng kerja sama pemberian beasiswa kuliah
Sikap Gubernur Ria Norsan
Hingga berita ini diturunkan, Gubernur Ria Norsan belum memberikan pernyataan resmi terkait penggeledahan tersebut. Namun, salah satu stafnya menyebutkan bahwa pihak gubernur akan kooperatif dengan proses hukum yang sedang berjalan.
“Bapak Gubernur menghormati langkah hukum yang ditempuh KPK dan akan memberikan dukungan penuh apabila diperlukan keterangan lebih lanjut,” ucap staf tersebut singkat.
Dukungan dan Sorotan Publik
Aksi penggeledahan rumah orang nomor satu di Kalbar ini sontak menjadi sorotan publik. Beberapa kalangan masyarakat sipil mendukung langkah KPK untuk mengusut tuntas dugaan korupsi yang melibatkan pejabat daerah.
Lembaga antikorupsi lokal menilai pengungkapan kasus ini penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara. “Kami mendukung penuh langkah KPK. Siapa pun yang terbukti bersalah harus diproses tanpa pandang bulu,” kata Direktur LSM Kalbar Bersih, Joni Hartono.
Langkah Lanjutan KPK
Penggeledahan ini disebut bukan yang terakhir. KPK berencana memperluas penyidikan dengan menelusuri aset dan dokumen tambahan dari lokasi lain. Beberapa pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar juga dikabarkan telah masuk dalam radar penyidik.
Ali Fikri menegaskan bahwa setiap perkembangan kasus akan disampaikan secara resmi ke publik. “KPK tetap berpegang pada prinsip transparansi. Kami akan informasikan tahapan berikutnya setelah penyidik merampungkan analisis barang bukti,” ujarnya.
