Kuala Pembuang – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus pengelolaan kuota haji. Terbaru, KPK menyoroti dugaan adanya aliran dana yang mengalir ke salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Informasi tersebut mencuat setelah tim penyidik KPK melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang diduga mengetahui detail mekanisme pembagian kuota haji.
Fokus KPK pada Skema Kuota Haji
Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, mengungkapkan bahwa lembaganya tengah mengurai pola distribusi kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah. Dugaan penyimpangan muncul karena kuota tersebut diduga tidak sepenuhnya digunakan sesuai peruntukan, melainkan dialihkan dengan tujuan tertentu.
“Tim penyidik mendalami soal mekanisme penggunaan kuota haji tambahan, termasuk potensi adanya dana yang mengalir ke pihak-pihak tertentu, salah satunya ormas keagamaan. Saat ini, PBNU masuk dalam materi penyelidikan,” ujar Ali di Jakarta, Jumat (12/9/2025).
Pemeriksaan Sejumlah Saksi
Sejauh ini, KPK telah memanggil beberapa pejabat Kementerian Agama, biro perjalanan haji, serta perwakilan ormas untuk dimintai keterangan. Dari hasil pemeriksaan, penyidik menemukan indikasi adanya dana yang ditransfer dalam jumlah signifikan kepada PBNU, meski alurnya masih ditelusuri lebih jauh.
Salah satu saksi menyebut dana tersebut diduga dikemas dalam bentuk “dana sosial” atau “dukungan kegiatan”, namun KPK belum memastikan kebenarannya. “Kami sedang memverifikasi apakah dana tersebut benar-benar sampai ke kas resmi organisasi atau berhenti pada oknum tertentu,” tambah Ali.
PBNU Angkat Bicara
Merespons isu ini, Ketua PBNU, KH Yahya Cholil Staquf, menegaskan bahwa organisasinya tidak pernah menerima dana dari mekanisme pengelolaan kuota haji. Ia menyebut tuduhan tersebut sebagai fitnah yang harus diluruskan dengan fakta hukum.
Baca juga: Kadishut Kalteng Tegaskan Tidak Ada Perubahan Signifikan Dalam R-APBD 2025
“PBNU tidak pernah menerima sepeser pun dari skema kuota haji. Jika ada oknum yang mengatasnamakan PBNU, kami minta KPK membongkarnya secara transparan,” kata Gus Yahya.
PBNU, lanjutnya, siap mendukung langkah penegakan hukum yang dilakukan KPK dan akan membuka data keuangan organisasi jika diperlukan.
Dukungan Publik terhadap Transparansi
Kasus kuota haji ini mendapat sorotan luas dari masyarakat, mengingat kuota haji adalah isu sensitif yang menyangkut kepentingan umat Islam di Indonesia. Publik berharap KPK benar-benar serius mengusut aliran dana agar tidak ada pihak yang memanfaatkan kewenangan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
Sejumlah pengamat juga mengingatkan agar isu ini tidak ditarik ke ranah politik atau dijadikan alat untuk menyerang organisasi tertentu. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci agar penyelidikan berjalan obyektif.
Langkah Lanjutan KPK
Ali Fikri menegaskan, pihaknya akan terus menelusuri jejak aliran dana melalui rekening perbankan maupun transaksi keuangan lain. KPK juga membuka kemungkinan memanggil jajaran pengurus PBNU untuk dimintai klarifikasi.
“Semua pihak yang terkait pasti akan dimintai keterangan. Prinsip kami jelas: siapa pun yang terlibat, apakah individu atau lembaga, akan diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.
Dengan penyelidikan ini, KPK berharap dapat mengungkap praktik penyimpangan dana haji secara tuntas, sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola ibadah haji di Indonesia.
