Inews Kuala Pembuang – Pemerintah memastikan akan melakukan evaluasi cepat dan menyeluruh terkait status Kejadian Luar Biasa (KLB) pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Evaluasi ini dilakukan setelah muncul berbagai persoalan, mulai dari kualitas makanan, penyalahgunaan anggaran, hingga dugaan nepotisme dalam pengelolaan dapur MBG.
Evaluasi Jadi Prioritas Nasional
Menteri Kesehatan menegaskan, evaluasi terhadap KLB MBG tidak akan dilakukan setengah-setengah. Pemerintah akan membentuk tim lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan seluruh temuan di lapangan bisa ditangani dengan cepat.
“Program MBG ini menyangkut hajat hidup orang banyak, terutama anak sekolah. Karena itu, setiap persoalan yang muncul harus segera direspons agar tidak menimbulkan dampak yang lebih luas,” ujar Menteri Kesehatan dalam konferensi pers, Sabtu (13/9/2025).
Menyasar Semua Aspek Program
Evaluasi akan mencakup berbagai aspek, mulai dari distribusi bahan makanan, higienitas dapur, manajemen pelaksana, hingga akuntabilitas anggaran. Pemerintah juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan jika menemukan adanya pelanggaran.
“Kami ingin evaluasi ini komprehensif. Tidak hanya fokus pada aspek kesehatan, tapi juga tata kelola dan transparansi. Setiap dapur dan pelaksana program akan ditelusuri satu per satu,” jelasnya.
Baca juga: FEK Gelar Aksi Damai, Sampaikan Tuntutan ke Wali Kota Palangka Raya
Peran Pemda Sangat Penting
Dalam evaluasi ini, pemerintah daerah (pemda) diminta aktif berkoordinasi dengan pusat. Pemda dianggap sebagai pihak yang paling dekat dengan pelaksanaan program di lapangan.
“Pemda harus menjadi garda terdepan dalam mengawasi. Mereka yang tahu kondisi sebenarnya, sehingga bisa lebih cepat memberi masukan,” kata Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri.
Cegah Dampak Negatif pada Anak
Pemerintah menekankan bahwa fokus utama evaluasi adalah kesehatan anak penerima manfaat. Temuan mengenai makanan basi, kualitas gizi yang tidak sesuai standar, hingga distribusi yang terlambat dinilai berpotensi mengganggu tumbuh kembang anak.
“Jangan sampai program yang seharusnya menyehatkan malah menimbulkan masalah baru. Kami pastikan semua dapur yang tidak layak akan segera ditindak,” tegas Menteri Kesehatan.
Transparansi dan Akuntabilitas
Sebagai bagian dari evaluasi, pemerintah juga berencana melibatkan BPKP dan KPK untuk memantau aspek penggunaan anggaran. Langkah ini diambil agar tidak ada celah penyalahgunaan dana yang semestinya diperuntukkan bagi kesejahteraan anak-anak.
“Dana MBG adalah amanah. Kami tidak segan-segan mengambil langkah hukum bila ada bukti penyalahgunaan,” ujar pejabat Kementerian Keuangan.
Harapan Masyarakat
Masyarakat berharap evaluasi KLB MBG benar-benar dilakukan secara transparan dan berdampak nyata di lapangan. Beberapa orang tua siswa mengaku kecewa dengan kualitas makanan yang diterima anak mereka dan berharap perubahan segera terjadi.
“Kalau program ini dijalankan baik, pasti sangat bermanfaat. Tapi kalau hanya jadi proyek, kasihan anak-anak kita. Evaluasi harus benar-benar serius,” ujar Fitri, salah satu orang tua murid di Jakarta Timur.
Penutup
Dengan evaluasi cepat dan menyeluruh, pemerintah berupaya mengembalikan tujuan awal program MBG, yaitu meningkatkan gizi anak bangsa. Pemerintah menegaskan, tidak ada kompromi terhadap pihak yang menghambat jalannya program ini.
“Kami ingin program MBG kembali ke relnya, yaitu menyehatkan anak-anak Indonesia. Evaluasi adalah langkah awal untuk memastikan hal itu benar-benar terwujud,” pungkas Menteri Kesehatan.
