Inews Kuala Pembuang — Perserikatan Bangsa-Bangsa resmi memulai proses pemilihan Sekretaris Jenderal (Sekjen) baru, yang akan menggantikan masa jabatan petahana ketika berakhir pada tahun mendatang. Dalam proses awal yang melibatkan negara-negara anggota, muncul satu isu yang mengemuka dan mendapat perhatian global: kesetaraan gender dalam kepemimpinan tertinggi organisasi internasional tersebut.
Pemilihan Sekjen PBB kali ini diharapkan bukan hanya memilih figur yang mampu merespons tantangan global, tetapi juga menjadi momentum bagi representasi perempuan yang selama lebih dari tujuh dekade belum pernah memimpin badan penting dunia itu.
Belum Pernah Dipimpin Perempuan Sejak 1945
Sejak didirikan tahun 1945, PBB telah dipimpin oleh sembilan Sekjen—semuanya laki-laki. Kondisi ini menimbulkan kritik dari kelompok masyarakat sipil, aktivis kesetaraan gender, hingga sejumlah negara anggota yang mendorong pentingnya kepemimpinan yang lebih inklusif.
Isu gender menjadi sorotan utama karena PBB sendiri selama ini gencar mengkampanyekan persamaan hak, pemberdayaan perempuan, dan keberagaman dalam struktur global.
“Jika PBB menyerukan dunia yang setara, maka sudah sepatutnya lembaga ini memberi teladan,” ujar salah satu diplomat Eropa yang mendorong nominasi perempuan sebagai Sekjen.
Beberapa Nama Perempuan Mulai Didorong Masuk Bursa Kandidat
Walau daftar resmi calon belum diumumkan, beberapa nama perempuan mulai muncul dalam diskusi publik. Mereka dinilai memiliki rekam jejak kuat dalam diplomasi, hak asasi manusia, hingga penanganan konflik.
Beberapa negara mendorong kandidat dari kawasan berbeda, agar pemilihan berjalan lebih representatif dan mencerminkan visi PBB sebagai organisasi global.
Selain perempuan, juga muncul kandidat laki-laki dari Afrika, Asia, dan Eropa Timur, namun tekanan agar pemilihan ini menjadi sejarah baru tetap menjadi perhatian besar.
Baca juga: Presiden Prabowo terbitkan hak rehabilitasi dalam perkara ASDP
Tantangan Global Membutuhkan Pemimpin yang Adaptif
Pemilihan Sekjen tahun ini berlangsung di tengah situasi global yang kompleks: konflik geopolitik yang meningkat, perubahan iklim yang memburuk, krisis kemanusiaan di banyak negara, serta tekanan ekonomi dunia yang tidak merata.
PBB membutuhkan pemimpin yang bukan hanya berpengalaman, tetapi juga mampu menghadapi tantangan lintas sektor, menggerakkan kerja sama internasional, dan menjaga kredibilitas lembaga.
Isu gender kemudian menjadi bagian dari konteks ini—bukan sekadar representasi, tetapi juga memperkuat perspektif kepemimpinan yang lebih luas dan adaptif.
Dukungan dari Aktivis dan Organisasi Internasional
Sejumlah LSM, kelompok perempuan, lembaga HAM, hingga akademisi global telah meluncurkan petisi dan kampanye digital untuk mendesak negara anggota memilih Sekjen perempuan.
Gerakan #SheForUNSG kembali mencuat, mempromosikan pentingnya memberi kesempatan kepada pemimpin perempuan di panggung internasional.
Kelompok ini menilai bahwa kehadiran perempuan di posisi tertinggi bisa membawa pendekatan yang lebih humanis, inklusif, dan responsif terhadap isu kemanusiaan.
Pemungutan Suara Resmi Diperkirakan Dimulai Akhir Tahun
Tahapan pencalonan akan berlangsung beberapa bulan, sebelum akhirnya Dewan Keamanan PBB melakukan pemungutan suara untuk menentukan satu calon yang kemudian disahkan oleh Majelis Umum.
Negara-negara anggota kini mulai melakukan lobi diplomatik, mengukur peluang, dan mencari dukungan regional. Isu gender diprediksi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi dinamika politik di antara negara besar.
Penutup
Pemilihan Sekjen PBB kali ini bukan hanya soal mencari figur pemimpin baru, tetapi juga penegasan nilai-nilai yang diperjuangkan organisasi tersebut. Dengan sorotan kuat pada isu gender, proses ini diharapkan membuka jalan bagi sejarah baru dalam kepemimpinan global—sebuah langkah penting menuju persamaan hak dan representasi yang lebih adil di tingkat internasional.
