Inews Kuala Pembuang – Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sekaligus tokoh reformasi birokrasi, Purbaya Yudhi Sadewa, kembali menyoroti kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Dalam sebuah forum evaluasi kebijakan fiskal, Purbaya menegaskan bahwa Bea Cukai memiliki waktu maksimal satu tahun untuk memperbaiki kualitas pelayanan, transparansi, dan tata kelola, terutama pada area yang selama ini menjadi sorotan publik.
Sorotan Terhadap Transparansi dan Pelayanan
Purbaya menyampaikan bahwa sejumlah laporan masyarakat mengenai ketidakjelasan prosedur, potensi maladministrasi, serta lambannya pelayanan menjadi indikator bahwa DJBC harus melakukan pembenahan menyeluruh.
Menurutnya, sebagai institusi yang menangani aspek strategis — mulai dari ekspor-impor, penerimaan negara, hingga pengawasan barang berisiko tinggi — Bea Cukai tidak boleh memiliki celah yang memicu ketidakpercayaan publik.
“Kita harus memastikan bahwa instansi vital seperti Bea Cukai berjalan transparan, efisien, dan bebas dari praktik yang tidak sesuai aturan. Saya memberikan waktu satu tahun untuk melihat perbaikan signifikan,” ujar Purbaya.
Reformasi Internal Jadi Tuntutan Utama
Tenggat satu tahun tersebut mencakup beberapa aspek penting yang menurut Purbaya wajib dibenahi:
-
Penyederhanaan prosedur layanan agar lebih cepat dan pasti hukum.
-
Digitalisasi yang lebih komprehensif, terutama dalam proses kepabeanan yang masih rawan interaksi langsung.
-
Penguatan pengawasan internal, termasuk audit berkala pada titik-titik rawan.
-
Peningkatan integritas SDM melalui sistem reward and punishment yang lebih tegas.
Purbaya menegaskan bahwa perbaikan bukan sekadar kosmetik, melainkan harus terlihat dalam indikator nyata seperti peningkatan kepatuhan pelaku usaha, efisiensi proses, hingga menurunnya aduan masyarakat.
Baca juga: Proses pemilihan Sekjen PBB dimulai, isu gender jadi sorotan
Bea Cukai Respons Positif, Janji Perkuat Reformasi
Menanggapi pernyataan tersebut, pejabat DJBC menyampaikan komitmen untuk terus menjalankan agenda reformasi kelembagaan. Mereka menegaskan bahwa sejumlah program sudah berjalan, seperti penataan organisasi, penguatan sistem digital, dan peningkatan pengawasan pada lini lapangan.
Namun demikian, mereka juga mengakui masih ada tantangan besar yang perlu diselesaikan, khususnya pada aspek pelayanan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dan pelaku usaha.
Penerimaan Negara Tak Boleh Terganggu
Purbaya mengingatkan bahwa Bea Cukai memegang peran penting dalam penerimaan negara. Setiap persoalan dalam pelayanan atau tata kelola dapat berdampak pada kepercayaan pasar dan kelancaran arus barang.
“Ekspor dan impor adalah nadi ekonomi. Jika di titik masuk dan keluar barang terjadi masalah, dampaknya bisa ke mana-mana. Karena itu, perbaikan Bea Cukai adalah keharusan,” tegasnya.
Tantangan 2025: Modernisasi dan Pengawasan Perbatasan
Di tengah meningkatnya volume perdagangan internasional, Bea Cukai juga dihadapkan pada tantangan modernisasi peralatan pengawasan dan penindakan di wilayah perbatasan. Purbaya meminta agar penguatan teknologi tidak lagi tertunda, termasuk penggunaan sistem pemantauan berbasis AI, X-ray modern, serta integrasi data lintas instansi.
Selain itu, sinergi dengan Polri, TNI, dan BNN untuk penindakan narkotika dan penyelundupan barang berharga juga disebut harus ditingkatkan.
Tenggat 12 Bulan Jadi Tolak Ukur Evaluasi
Purbaya menegaskan bahwa satu tahun ke depan adalah periode penting bagi Bea Cukai untuk menunjukkan hasil konkret. Ia menyebut bahwa pemerintah membutuhkan institusi kepabeanan yang dapat bekerja cepat, bersih, dan responsif terhadap dinamika global.
“Kalau dalam setahun tidak ada perubahan yang nyata, tentu harus ada evaluasi lebih besar. Kita tidak bisa menunda reformasi lagi,” pungkasnya.
